Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Hal tersebut menanggapi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah merespons berita hoax..

“Untuk mengatasi lemahnya manajemen komunikasi pemerintah, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo perlu untuk mendorong atau mewajibkan semua kementerian dan lembaga (K/L) negara, para gubernur, bupati dan walikota untuk lebih sigap merespons hoax atau berita bohong.  Kekacauan bisa ditangkal dan tertib umum akan terjaga jika aparatur pemerintah pusat dan daerah sigap meluruskan berita bohong,” katanya dalam rilis yang disampaikan ke media, Senin (09/01/2017).

Untuk itu, efektivitas fungsi ke-Humas-an (Hubungan masyarakat) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada semua K/L, kantor gubernur, kantor bupati dan kantor walikota harus segera ditingkatkan. Biro Humas dan PPID tidak boleh lagi pasif, melainkan harus pro aktif.

Saat ini, kata politisi Partai Golkar ini, puluhan berita bohong dan informasi palsu beredar setiap detiknya  melalui sarana media sosial (Medsos). Berita yang benar dan akurat bercampur dengan hoax atau gosip, dan menyebar dengan sangat cepat dan tak terkendali.

“Perkembangannya sudah sangat memprihatinkan, karena beroptensi menyesatkan pengertian atau pemahaman masyarakat terhadap ragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Bahkan,  bisa memicu konflik horizontal,” tukasnya.

Karena terkait erat dengan hak publik memanfaatkan Medsos, lanjutnya, penyebaran hoax menjadi sulit ditangkal. Membentuk sebuah institusi untuk mencegah atau menangkal hoax tidaklah fisibel.  “Satu-satunya langkah yang cukup efektif menangkal hoax adalah kesigapan merespons berita bohong itu dengan menyebarluaskan berita yang benar dan informasi yang akurat,” tandasnya. (sc) foto : Arief/hr.